Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi.
Menurutnya penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting pemerintah kota yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Namun kompleksitas persoalan di wilayah perkotaan membuat upaya tersebut membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa parsial. Tidak boleh lagi egosektoral, harus lintas,”ungkap Andi Harun, Rabu 1 April 2026.
Selain itu, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori miskin, mulai dari kondisi tempat tinggal, pendapatan, hingga akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan infrastruktur.
“Oleh karena itu penanganannya harus melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing,”ucapnya.
Seperti persoalan rumah layak huni ditangani oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman, sementara infrastruktur jalan menjadi tanggung jawab dinas pekerjaan umum. Begitu pula akses air bersih yang menjadi kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Karena variabelnya banyak, maka pendekatannya juga harus lintas sektoral,” tegasnya.
Ia menyampaikan pendekatan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2022 dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Namun ia mengakui faktor eksternal juga turut memengaruhi tingkat kemiskinan di Samarinda.
Salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk serta arus urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sehingga turut menjadi tantangan dalam penyediaan pelayanan publik.
“Kita tetap harus melayani, tidak hanya warga yang sudah menetap, tetapi juga arus urban yang masuk,” terangnya.
Meski demikian ia memastikan angka kemiskinan di Kota Samarinda mengalami penurunan. Ia bahkan mempersilakan untuk membandingkan capaian tersebut dengan daerah lain sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah.
“Kita patut bersyukur angka kemiskinan kita mengalami penurunan,” ungkapnya.
Namun ia menegaskan penanggulangan kemiskinan bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya yang terpenting adalah menjaga agar angka kemiskinan tidak mengalami peningkatan.
Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang mengalami tekanan termasuk penurunan kelas menengah ia menekankan pentingnya peran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai stimulus ekonomi.
“Belanja harus difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tutupnya.
