Samarinda – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim, Abdurrahman Amin menegaskan pentingnya reposisi hubungan antara pemerintah daerah dan industri media massa.
Abdurrahman Amin mengungkapkan dinamika media di tahun 2026 telah bergeser drastis. Menurutnya, tantangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi informasi menuntut komitmen nyata dari pemangku kebijakan.
“Kami juga melaporkan hasil HPN (Hari Pers Nasional) Februari lalu di Banten, di mana Wali Kota Samarinda menjadi salah satu tokoh yang menerima penghargaan kebudayaan atas usulan PWI Kaltim,” ujar Abdurrahman Amin, Kamis, 2 April 2026.
Abdurrahman menyoroti tren efisiensi anggaran di berbagai daerah yang mulai menggerus pos kerja sama media. Ia mengingatkan bahwa pelemahan dukungan terhadap pers bisa berdampak pada kualitas informasi yang diterima publik.
“Kami tadi beraudiensi terkait rencana PWI Kaltim untuk mendudukkan kembali beberapa kepala daerah. Tujuannya satu, merestart ulang perspektif mereka terhadap komitmen kehidupan pers. Kita harus jujur, tantangan pers di tahun 2026 ini sangat berat, jauh berbeda dibanding satu dekade lalu,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan keberlangsungan perusahaan pers sangat bergantung pada kebijakan yang suportif dari pemerintah daerah sebagai mitra strategis.
“Kebijakan efisiensi anggaran memang berdampak sistemik ke semua sektor. Namun, di sinilah kita menguji seberapa besar komitmen nyata kepala daerah terhadap ekosistem pers. Pers tidak boleh mati karena ia adalah corong informasi yang jernih dan terverifikasi bagi masyarakat di tengah riuhnya media sosial,” jelasnya lagi.
Bagi PWI Kaltim, menjaga eksistensi pers bukan sekadar soal bisnis, melainkan soal menjaga kesehatan demokrasi. Ia menilai pemerintah memerlukan lawan bicara yang kredibel dalam bentuk karya jurnalistik.
“Pers harus tetap stabil dan berkualitas agar bisa menjadi sparing partner yang sehat bagi pemerintah. Tanpa pers yang kuat, kontrol sosial akan melemah,”terangnya.
“Di tengah banjir informasi yang seringkali tidak akurat, keberadaan wartawan profesional menjadi benteng terakhir untuk menyampaikan kebenaran yang diperlukan rakyat,” tambah Abdurrahman.
