Samarinda – Ketua BEM FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Rossa Tri Rahmawati Bahri, mengkritisi persoalan sinkronisasi dan transparansi dalam implementasi program Gratispol.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM), Selasa, 31 Maret 2026, di Gedung Rektorat Lantai 4 Unmul.
Rossa menyebut diskusi bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur berjalan lancar, meski sempat diwarnai penyampaian aspirasi di tengah forum.
“Secara keseluruhan kegiatan hari ini berjalan lancar. Tadi memang ada penyampaian aspirasi, tapi itu di luar skema kegiatan yang kami siapkan,” ujarnya.
Rossa menegaskan aksi tersebut bukan bagian dari agenda resmi BEM FISIP, melainkan murni inisiatif penyampaian aspirasi dari peserta yang hadir. Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika kelembagaan dalam setiap forum diskusi.
Menurutnya, forum ini telah dipersiapkan lebih dari satu bulan untuk menghadirkan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan utama mewadahi aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Dalam substansi diskusi, Rossa menyoroti masih adanya miskomunikasi antara pemerintah daerah, pihak kampus, dan mahasiswa terkait pelaksanaan program pendidikan gratis.
“Masih banyak miskomunikasi yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi publik dari pemerintah perlu diperbaiki,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan tujuan pendidikan di Kalimantan Timur. Menurutnya, terdapat perbedaan antara rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dengan realita di lapangan.
Selain itu, Rossa menyoroti aspek transparansi anggaran dalam program Gratispol yang dinilai belum terbuka secara menyeluruh kepada publik.
“Kami mempertanyakan apakah anggaran yang digunakan tidak akan mengganggu program lain. Karena sampai hari ini belum ada transparansi yang jelas terkait penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, BEM FISIP Unmul berencana merilis infografis hasil kajian mereka terkait evaluasi program Gratispol melalui media sosial, sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Nanti kami akan membuat infografis hasil kajian yang dilakukan BEM FISIP,”tutupnya.
