Samarinda– Ketua jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Mohammad Sukri, mengatakan peran humas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), tidak lagi menjadi pelengkap administrasi, melainkan ujung tombak dalam menangkal disinformasi.
Sebagaimana ditegaskan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur Mohammad Sukri saat menjadi narasumber dalam bimbingan teknis penulisan berita, teknik peliputan, serta pembuatan konten visual oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Rabu, 15 April 2026.
Sukri menekankan kecakapan jurnalistik adalah senjata wajib bagi ASN pengelola informasi agar mampu memenangkan persaingan informasi di ruang publik.
Ia mengapresiasi pola interaksi selama Bimtek yang tidak berjalan searah. Baginya, pemahaman teori tanpa diskusi akan sia-sia.
“Kalau kita hanya membahas teori saja tapi hasilnya tidak dapat, kan sayang. Tapi hari ini luar biasa, persoalan-persoalan teknis yang mereka hadapi di OPD masing-masing bisa dikupas tuntas di sini,” ungkap Sukri saat dimintai keterangan usai memberikan materi.
Salah satu poin krusial yang diangkat adalah beban moral dan profesionalisme dalam mengelola kanal resmi pemerintah. Di era keterbukaan informasi, performa situs web instansi kini dipantau secara ketat, bahkan hingga ke tingkat pusat.
“Perlu kita ketahui bersama, sekarang website di masing-masing OPD itu diperlombakan, bahkan penilaiannya sampai ke tingkat nasional. Jadi, pemahaman dasar jurnalistik ini menjadi fondasi penting agar konten yang disajikan benar-benar berkualitas dan layak konsumsi publik,” jelasnya lagi.
Sebagai praktisi media, Sukri memberikan peringatan keras mengenai bahaya penulisan yang hanya berdasarkan asumsi. Humas pemerintah harus menjadi sumber kebenaran (source of truth) di tengah banjir informasi yang belum tentu akurat.
“Tugas utama kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, mana berita yang benar dan mana yang hoaks. Jangan sampai kita sebagai corong pemerintah malah terjebak memberitakan berita hoaks. Kuncinya hanya satu, harus ada verifikasi,” pesan mantan wasit PSSI Nasional itu..
Menurutnya peran humas adalah meluruskan simpang siur informasi yang sering kali meresahkan masyarakat.
“Jangan langsung ditelan mentah-mentah lalu dibuat narasinya. Tugas kita adalah meluruskan pemberitaan agar masyarakat paham dan tidak dibuat bingung oleh perbedaan informasi antara satu pintu dengan pintu lainnya,” tambahnya.
Sukri juga memberikan kredit khusus kepada BPSDM Kaltim yang jeli melihat kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi.
“Kegiatan ini sungguh sangat baik, dan saya dengar ini memang baru pertama kalinya dilakukan oleh BPSDM. Setelah mereka mendapatkan bekal ilmu hari ini, mereka bisa langsung pulang dan mengembangkannya, mengeksplorasi potensi di dinas masing-masing agar publikasi kita semakin tajam,” pungkasnya.
Dengan penguatan literasi media di internal ASN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menyajikan informasi pembangunan yang lebih transparan, edukatif, dan bebas dari unsur hoaks.
