Samarinda – Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk tidak menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sekadar formalitas.
Hal ini disampaikan Helmi usai menghadiri Musrenbang RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 di Aula Ballroom Bapperida Samarinda, Rabu 1 April 2026.
Seluruh program prioritas yang dibahas harus benar-benar dijalankan sesuai tahapan, bukan hanya berhenti pada penyampaian saat pidato maupun diskusi di forum.
Ia menilai paparan pemerintah sudah cukup lengkap, namun pelaksanaan di lapangan kerap menjadi titik lemah.
“Kami mengapresiasi program yang dipresentasikan, tapi ini tidak boleh berhenti di forum. Program ini harus betul-betul dijalankan sesuai harapan dan diimplementasikan. DPRD tentu mendukung, tapi pelaksanaannya harus nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Helmi.
Ketua Partai Gerindra Samarinda itu, menyoroti kebutuhan data yang lebih terperinci terkait perencanaan anggaran. Ia meminta pemerintah menyerahkan neraca tahun 2026 secara lengkap sebagai dasar penyusunan RKPD 2027.
“Secara angka sudah ada, tapi data detailnya harus sesuai peruntukan. Ini penting supaya keputusan anggaran tidak mengambang dan benar-benar berdasarkan kondisi riil,” katanya.
DPRD Samarinda, lanjut Helmi, memerlukan neraca tersebut untuk memastikan program prioritas memiliki landasan yang jelas, terutama dalam menentukan skala kebutuhan dan arah pembangunan kota.
Namun demikian, tanpa transparansi data yang memadai, penyusunan RKPD hanya akan mengulang pola lama: perencanaan yang baik di awal, namun melemah saat masuk ke tahap implementasi.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Helmi berharap Pemkot Samarinda dapat memperbaiki pola eksekusi agar program tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan terlihat dampaknya di masyarakat.
“Yang sangat penting itu konsistensi. Kalau tahapannya dijalankan dengan benar, masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” tutupnya.
