Samarinda– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama BPJS Kesehatan berencana menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman program Gratispol bidang kesehatan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan bahwa penandatanganan MoU itu dijadwalkan pada Senin pekan depan, 21 April 2025. Adapun lokasi yang disiapkan di Convention Hall Samarinda.
Setelah penandatangan MoU antara pemprov dan BPJS Kesehatan, warga Kaltim akan memperoleh layanan kesehatan secara gratis.Untuk mengaksesnya, warga cukup menunjukkan KTP dengan alamat di wilayah Kaltim. Kemudahan layanan ini karena terintegrasi dengan skema BPJS Kesehatan.
“Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kaltim,” ujarnya Harum sapaan akrab Rudy Mas’ud di Samarinda belum lama ini.
“Melalui skema ini, seluruh warga ber-KTP Kaltim akan otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS tanpa perlu proses administrasi yang rumit atau membayar premi,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin menyebut program ini merupakan terobosan besar dalam memberikan akses kesehatan yang mudah, cepat dan tanpa biaya bagi masyarakat.
Menurutnya, program ini menjadi bentuk nyata dari visi dan komitmen gubernur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif.
Jaya berharap kebijakan ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang selama ini kesulitan membayar iuran BPJS secara mandiri.
“Hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seluruh pasien yang datang ke layanan kesehatan akan dilayani dengan skema BPJS, jadi tidak perlu lagi bawa kartu BPJS,” terangnya.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim akan menggencarkan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik dari sisi SDM maupun infrastruktur.
“Ini adalah langkah besar menuju pelayanan kesehatan universal di Kaltim. Kami juga bekerja sama dengan Dukcapil. Saat ini, sedang mempersiapkan regulasi teknis dan pendataan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ungkapnya.
