Samarinda – Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama IKIP PGRI Kaltim, Dr Abdul Rozak Fahrudin menegaskan dalam sistem beasiswa berbasis teknologi itu, seluruh proses verifikasi dilakukan secara transparan berdasarkan data yang diunggah oleh mahasiswa itu sendiri.
“Regulasi aturan tentang Gratispol sudah ditetapkan. Tim verifikator akan mencoret otomatis jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti Kartu Keluarga (KK) yang kurang dari tiga tahun tinggal di Kaltim, dan usia di atas 25 tahun,” ungkap Abdul Rozak saat ditemui MSI Group, di ruang kerjanya, pada Rabu 25 Februari 2026.
Menurutnya, kasus penolakan yang sempat ramai di Balikpapan disebabkan oleh pendaftar dari kelas eksekutif yang memang tidak terakomodasi dalam regulasi Gratispol. Sementara itu, di perguruan tinggi swasta, kendala terbesar adalah faktor usia.
“Kalau di kampus swasta, banyak mahasiswa mandiri yang kuliah sambil bekerja sehingga usianya sudah mencapai 27 hingga 40 tahun. Sementara sistem membatasi usia maksimal. Kami memberikan pemahaman kepada mereka batasan regulasi penerima beasiswa Gratispol, bukan kesalahan teknis semata,”ungkap Wakil Ketua Dewan Pakar JMSI Kaltim itu..
Selain itu, ia juga menyoroti adanya mahasiswa yang mencoba berspekulasi dengan tetap mendaftar meski dokumennya tidak memenuhi syarat, seperti masa tinggal di Kaltim yang belum mencapai batas minimal.
Lebih lanjut, ungkap Ketua MKKS Kota Samarinda itu, jika dibandingkan dengan program beasiswa sebelumnya Beasiswa Kaltim Tuntas/Stimulan, Gratispol dinilai memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan inklusif.
“Jika dulu beasiswa sangat bergantung pada indikator prestasi atau akreditasi kampus tertentu, kini hampir seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi bisa terakomodasi,”urainya.
Rozak mencatat adanya lonjakan anggaran yang sangat besar di tahun 2026 ini. “Anggaran yang digelontorkan pemerintah tahun ini luar biasa, mencapai Rp1,4 triliun. Ini meningkat pesat dibanding tahun 2025 karena tahun ini cakupannya sudah menyentuh hingga mahasiswa semester delapan,” jelasnya.
Selain untuk mahasiswa umum, program ini juga mencakup biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempuh jenjang S2 dan S3 hingga tuntas.
Meski tim verifikator memiliki beban kerja yang berat, Rozak memuji efisiensi sistem online yang diterapkan. Sistem ini dianggap sangat membantu mahasiswa yang berada di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu atau Berau.
“Dulu mahasiswa harus datang membawa fisik dokumen, bayangkan biaya transportasinya. Sekarang semua lewat unggahan. Kami di kampus juga menyediakan ruang khusus dan bantuan bagi mahasiswa yang kesulitan melakukan upload data agar mereka tidak kehilangan kesempatan,”terangnya.
