Makassar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah proaktif dalam mendorong hilirisasi sektor perkebunan dengan menyiapkan lahan dua kali lipat dari kebutuhan awal yang diminta pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud, saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Hotel Claro, Makassar, Kamis, 26 Maret 2026.
Awalnya, Kementerian Pertanian hanya meminta kesiapan lahan seluas 10 ribu hektare. Namun, Pemprov Kaltim justru merespons dengan menyiapkan hingga 20 ribu hektare sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program hilirisasi.
“Kami tidak hanya siap, tapi juga ingin mengambil peran lebih besar. Karena hilirisasi ini penting untuk masa depan ekonomi daerah,” ungkap Rudy Mas’ud.
Selain itu, ungkap Rudy Mas’ud langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pengolahan komoditas perkebunan agar tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. Seperti disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp320 miliar untuk mendukung pengembangan program tersebut di daerah yang siap menyediakan lahan.
“Hilirisasi ini bukan sekadar program, tapi strategi besar agar komoditas kita memiliki nilai jual lebih tinggi,” kata Rudy Mas’ud.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp9,95 triliun untuk pengembangan berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, lada, dan pala, dengan target penanaman mencapai 870 ribu hektare.
Dalam forum yang mempertemukan para saudagar dan pelaku usaha tersebut, Gubernur Rudy juga memaparkan berbagai potensi investasi di Kalimantan Timur.
Ia mengajak investor untuk melihat peluang besar di sektor perkebunan yang kini mulai diarahkan ke industri pengolahan.
Turut Hadi di acara PSBM XXVI Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, serta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud
