Samarinda – Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama IKIP PGRI Kaltim, Abdul Rozak Fahrudin, menegaskan pada tahun ajaran 2026, biaya SPP hingga biaya wisuda bagi mahasiswa dibebaskan, karena terbantu dengan program Gratispol.
Kebijakan itu mencakup seluruh pembiayaan akademik sejak pendaftaran hingga wisuda, dengan dukungan program beasiswa Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Tidak ada pungutan apa pun bagi mahasiswa penerima program tersebut.
“Dari pendaftaran, SPP, bimbingan skripsi, ujian skripsi, sampai wisuda itu tidak bayar. Selama empat tahun kami hitung, tidak ada pembiayaan,” ungkapnya pada MSI Group, Rabu 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan dihitung berdasarkan bantuan pendidikan sekitar Rp5 juta per semester atau hampir Rp20 juta selama delapan semester. Dana itu dinilai cukup menutup operasional mahasiswa hingga lulus.
Namun ia memberi catatan penting, program gratis penuh itu bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah daerah.
“Saya jamin tidak bayar, dengan catatan program Gratispol dari gubernur tidak berubah. Karena perguruan tinggi swasta hidup dari pembiayaan mahasiswa. Tapi karena sudah ditopang pemerintah daerah, kami anggap cukup,” ucap mantan Kepsek SMAN 16 Samarinda itu..
Berbeda dengan sejumlah kampus yang mewajibkan pembayaran UKT lebih dulu sebelum diganti, IKIP PGRI Kaltim memastikan mahasiswa tidak perlu membayar di awal.
“Kalau sudah dinyatakan lulus, kuliah saja. Tidak perlu minta uang orang tua. Kami menunggu pencairan dari pemerintah,” katanya.
Meski demikian, kebutuhan pribadi seperti pakaian, buku, dan pembelian almamater tetap ditanggung mahasiswa melalui koperasi kampus.
Ketua MKKS Kota Samarinda itu, menjelaskan, sistem seleksi tidak menggunakan tes tertulis. Urutan pendaftar menjadi dasar penerimaan selama kuota masih tersedia.
“Daftar hari ini, tidak sampai 24 jam sudah ada pengumuman. Kalau dinyatakan lulus, diberi waktu satu minggu untuk daftar ulang. Kalau tidak, dianggap mengundurkan diri,” jelasnya.
Calon mahasiswa yang belum lulus SMA tetap bisa mendaftar menggunakan surat keterangan aktif kelas XII. Ia mengingatkan, kuota akan ditutup jika telah terpenuhi.
Lebih lanjut, ungkap Wakil Ketua Dewan Pakar JMSI Kaltim itu, hingga akhir Februari, tercatat sekitar 20–30 calon mahasiswa telah mendaftar, meski sebagian belum mengikuti ujian akhir sekolah.
Selain Gratispol, mahasiswa juga dapat mengakses beasiswa KIP atau bantuan daerah, dengan catatan tidak menerima beasiswa ganda.
“Kami berharap ada peningkatan jumlah mahasiswa, khususnya di Pendidikan Ekonomi. Kalau olahraga sudah punya pangsa. Otomotif juga berkembang,” katanya.
Rozak mengakui kampus swasta sangat bergantung pada jumlah mahasiswa. Semakin besar jumlah mahasiswa. “Semakin besar pula peluang pengembangan institusi,”tandasnya.
