Jakarta – Dominasi platform media sosial asing seperti TikTok, YouTube, Facebook, hingga Google dinilai semakin mengancam keberlangsungan media massa nasional.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa media arus utama atau mainstream mengalami degradasi peran di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal itu disampaikannya dalam Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk Disrupsi Berganda terhadap Media Massa yang digelar di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan industri media untuk membahas persoalan besar yang tengah melanda dunia pers di Indonesia.
Menurut CEO MNC Group, pers yang seharusnya menjadi pilar demokrasi kini mulai tersisih. Masyarakat lebih memilih mendapatkan informasi dari media sosial ketimbang mengakses berita dari perusahaan media yang menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme.
“Sebenarnya kita ingin pers berperan sebagai penyuara publik dalam kaitannya dengan demokrasi. Tetapi, peranannya makin kecil,” ujarnya.
Berdasarkan data, ia mengungkapkan ada 75 hingga 80 persen masyarakat Indonesia kini lebih mengandalkan media sosial asing sebagai sumber informasi, sementara sekitar 20 hingga 25 persen yang masih bertumpu pada portal berita dan produk jurnalisme berkualitas.
“Artinya, 75 sampai 80 persen masyarakat kita memperoleh informasi dari media sosial asing. Sedangkan hanya 20 persen yang mengandalkan informasi dari jurnalisme yang benar,” katanya.
Selain aspek kredibilitas, Hary juga menyoroti sisi komersial yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika kondisi ini terus berlanjut, media nasional akan semakin kehilangan daya saing dan tidak mampu bertahan dalam lanskap informasi global.
“Media tidak akan kuat kalau komersialnya lemah. Jadi, jika media nasional mau tetap bertahan dan berperan dalam pemberitaan yang sehat untuk demokrasi nasional, maka harus ada regulasi yang jelas dalam memisahkan media asing dan media nasional,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers bersinergi dengan perusahaan media nasional untuk memperkuat ekosistem media.
Sebagai salah satu langkah konkret, ia menawarkan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang bertugas merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat posisi media nasional di tengah gempuran teknologi digital.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menambahkan bahwa disrupsi teknologi, perubahan geopolitik, serta kebijakan penghematan ketat dari pemerintah turut memengaruhi keberlanjutan industri media di Indonesia.
“Perubahan ini mengubah cara publik mengkonsumsi media dan berpotensi mengancam eksistensi industri media nasional,” ucsp Ninik.
