Kukar – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar Dafip Haryanto, mengatakan kolaborasi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pihaknya merancang program untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
“Kerja sama yang baik antara perangkat daerah Kukar tentunya akan membantu masyarakat menghadapi permasalahan agar dapat diatasi dan masyarakat mendapatkan haknya,” ungkapnya.
Lebih jauh, hak masyarakat dari pemerintah mencakup berbagai aspek yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hak yang perlu dipenuhi seperti pendidikan, hak kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak perlindungan hukum.
“Perangkat daerah yang hadir saat ini akan bersinergi bersama untuk melayani masyarakat Kabupaten Kukar” ujarnya di Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bapedda) Kabupaten Kukar, Rabu, 12 Maret 2025.
Kemudian, perangkat daerah akan fokus pada pendidikan, jaminan kesehatan, pendapatan yang merata, jaminan sosial, jaminan pekerjaan, perlindungan ibu dan anak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lanjutnya, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, termasuk melalui kebijakan yang adil, program bantuan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
Namun, pembangunan berkelanjutan membutuhkan biaya yang tidak sedikit namun dapat menghemat pengeluaran jangka panjang dengan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi. pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam pendanaan agar proyek pembangunan berkelanjutan dapat berjalan tanpa membebani anggaran negara.
“Program kerja yang belum dianggarkan akan dilakukan pengecekan kembali untuk diajukan di Renja tahun 2026,”tutupnya.
