sukri.id
521 Kali Dibaca
Daerah

Kanwil Kemenkum Kaltim Dukung Penyusunan Pergub Bantuan Biaya Rumah MBR

Teks : suasana FGD MBR

Samarinda — Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur yang terlibat aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kebijakan bantuan biaya administrasi pembiayaan rumah bagi MBR, pada Kamis 10 April 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kalimantan Timur ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyukseskan visi program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, melalui jargon GASPOL, yang salah satunya menitikberatkan pada pemerataan akses perumahan.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkumham Kaltim mengirimkan dua perwakilan dari Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan, yakni Edang Siskalia dan Edy Suyitno.

Keduanya hadir atas mandat dari Kepala Kantor Wilayah, M. Ikmal Idrus, untuk mewakili Kepala Divisi, Ferry Gunawan C.

Melalui partisipasi dalam diskusi ini, Kemenkumham Kaltim memberikan kontribusi strategis berupa masukan hukum terkait perumusan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub).

Fokus utamanya adalah pada teknik penyusunan peraturan, kesesuaian materi muatan dengan kebutuhan masyarakat, serta pentingnya menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara komprehensif.

“Penting bagi kita untuk mengidentifikasi secara tepat permasalahan utama di lapangan sebelum dituangkan ke dalam regulasi. DIM menjadi kunci agar substansi Pergub nantinya tidak hanya legal secara normatif, tapi juga solutif dan bisa diimplementasikan,” jelas Edy Suyitno di sela diskusi.

Kehadiran Kanwil Kemenkumham Kaltim menunjukkan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam merancang kebijakan pro-rakyat, terutama dalam menjamin hak atas hunian yang layak dan terjangkau di Kalimantan Timur.

Dengan sinergi yang terbangun antarlembaga, diharapkan proses legislasi kebijakan ini dapat segera rampung dan memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bumi Etam.

Related posts

Kemenham Kaltim Butuh Dukungan Kantor Baru

Ayak

Akmal Malik Yakin UMP Kaltim Ada Kenaikan

Andi

Kadis ESDM Minta Pertamina Koordinasi dengan Daerah

admin2

Leave a Comment