Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur berencana mengangkat 2.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.
Sebanyak 2.200 di antaranya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan, 100 lainnya untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda Julian Noor mengatakan jumlah tersebut disesuaikan dengan formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, juga menyesuaikan kondisi keuangan yang dimiliki Pemkot Samarinda.
Ia menjelaskan, formasi terbesar untuk PPPK adalah posisi guru dengan jumlah 950 orang. Sedangkan, 1.250 sisanya akan mengisi posisi sebagai tenaga kesehatan dan teknis.
Dari sekitar 4.093 tenaga honorer yang tercatat di database BKPSDM, sekitar 2.000 orang tidak bisa diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pembatasan belanja gaji pegawai yang diterapkan oleh pemerintah.
“Kami ada kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk menangani sisa tenaga honorer yang tidak terangkat,” ujar Julian usai rapat koordinasi bersama Komisi I DPRD Kota Samarinda, Selasa, 14 Januari 2025
“Kami juga memperkirakan dalam waktu empat tahun ke depan, jumlah tenaga honorer akan berkurang secara alami karena pensiun, meninggal dunia,atau pindah tugas,” lanjutnya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menjelaskan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi tetap akan memperoleh status ASN paruh waktu dengan gaji yang sama seperti saat ini.
Ia berharap agar semua tenaga honorer dapat diangkat 100 persen. Sebab, para tenaga honorer telah mengabdikan diri selama puluhan tahun dengan gaji yang belum layak.
“Mereka bertahan karena ada harapan bisa diangkat sebagai PNS atau PPPK. Tapi, kalau harapan itu hilang, akhirnya percuma pengobarnan mereka selama bertahun-tahun untuk mendapatkan status yang jelas,” tegasnya.
