Samarinda– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberlakukan skema Work From Home (WFH) setiap Jumat. Pemberlakuan ini menjadi yang pertama di Indonesia karena tidak sekadar kebijakan administratif, tetapi dilengkapi pengukuran terbuka yang bisa diuji publik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan keputusan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun dirancang lebih terukur agar berdampak nyata.
“Pemkot Samarinda akan memberlakukan dan menunjukkan kepatuhan terhadap arahan dari Kemendagri untuk melakukan WFH satu hari dalam satu minggu. Nah kita memilih pada hari Jumat,” ungkapnya kepada awak media, Jumat, 10 April 2026.
Selain itu, ia menegaskan, ada empat target yang ingin dicapai, yakni kepatuhan kebijakan nasional, penghematan BBM, pengurangan emisi, dan penekanan penggunaan kendaraan dinas.
Menurutnya, konsumsi BBM yang dihitung tidak hanya berasal dari kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi pegawai.
Namun demikian, Pemkot menerapkan absensi berbasis geotagging atau autotagging dari rumah masing-masing sebanyak tiga kali sehari, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan WFH.
“Pagi, siang sampai sore melakukan absensi secara geotagging atau autotagging dari rumah masing-masing supaya bisa kita tahu jarak dari rumah ke tempat kerjanya,” ucap Andi Harun.
Lebih lanjut, ungkap wali kota, dari data tersebut, jarak tempuh pegawai dikonversi menjadi potensi konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, baik mobil maupun motor, termasuk apakah kendaraan dinas atau pribadi.
Perhitungan ini menjadi dasar untuk mengetahui besaran penghematan yang terjadi setiap pekan.
Namun, sistem ini juga dilengkapi pengawasan ketat. Manipulasi lokasi melalui fake Global Positioning System (GPS) dipastikan berujung sanksi berat.
“Kalau ada yang melakukan fake GPS atau pergeseran posisi, sesungguhnya bukan dari rumahnya tapi di tempat lain, maka itu terkena pelanggaran disiplin berat,” tegasnya.
Disiplin kerja tetap dijaga. Pegawai yang WFH tetap wajib mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan hari kerja. Bahkan, pelanggaran sederhana seperti berpakaian tidak sesuai akan langsung terdeteksi melalui sistem.
Pemkot juga menyiapkan matriks sanksi berbasis lokasi presensi untuk memastikan kedisiplinan pegawai selama WFH.
Pelanggaran dibagi dalam beberapa zona, mulai dari perbedaan titik absensi yang masih dalam radius domisili hingga ke luar kota tanpa izin.
Kalau ada pegawai yang terdeteksi absen di lokasi berbeda dalam satu hari akan dikenai teguran lisan, sementara yang terbukti keluar rumah saat WFH mendapat teguran tertulis.
Pelanggaran paling berat berlaku bagi pegawai yang berada di luar kota tanpa izin, dengan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
Kebijakan ini diberlakukan untuk 50 persen pegawai, dengan pengecualian pada sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah, puskesmas, dan rumah sakit.
Seluruh hasil pemantauan akan ditampilkan melalui dashboard yang dapat diakses hingga tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibuka untuk publik.
“Kecuali lokasi rumah pegawai tidak ditampilkan, karena hak privasi. Tapi pemakaian bensinnya, jenis kendaraannya silakan nanti kami akan taruh di layar utama di Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” terang wali kota.
Nanti melalui dashboard tersebut, akan terlihat OPD mana yang paling hemat BBM hingga yang paling efisien dalam menekan biaya operasional.
Setiap Jumat, setelah waktu zuhur, Pemkot bahkan mengundang media untuk melihat langsung hasil pemantauan tersebut.
Dari sana akan terlihat secara real-time berapa liter BBM yang dihemat, berapa emisi yang ditekan, hingga nilai ekonominya jika dikonversi dalam rupiah.
