Samarinda – Dokter Andi Adi Satya Saputra Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mengatakan pemerataan akses kesehatan harus menjadi salah satu refleksi utama dalam peringatan 68 tahun Provinsi Kaltim.
Infrastruktur kesehatan yang belum merata di 10 kabupaten/kota menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.
“Kita harus memastikan masyarakat di daerah terluar mendapatkan layanan kesehatan yang sama baiknya seperti di Samarinda atau Balikpapan. Hal ini menjadi prioritas agar kesejahteraan di bidang kesehatan dapat tercapai,” ungkap dokter Andi pada Rabu, 8 Januari 2024 seusai Rapat Paripurna ke-2 di Gedung B DPRD Kaltim.
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Kebidanan dan Kandungan itu mengungkapkan hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah di Kaltim. Beberapa rumah sakit di kabupaten terpencil tertinggal jauh dari fasilitas kesehatan di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Kita menghadapi fakta infrastruktur kesehatan di daerah pedalaman dan perbatasan masih minim, baik dari segi peralatan medis, tenaga kesehatan, hingga obat-obatan. Padahal, masyarakat di sana juga membutuhkan layanan yang berkualitas,” tambahnya.
Data 2023 menunjukkan berbagai indikator kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Prevalensi stunting di Kaltim berada di angka 22,9 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 23,9 persen. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 21,5 persen.
Selain itu, kasus kematian ibu meningkat dari 73 kasus pada 2022 menjadi 83 kasus pada 2023, sementara kasus kematian bayi tercatat sebanyak 53 pada tahun yang sama.
“Angka ini mengingatkan kita bahwa perbaikan infrastruktur saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi,”pesan dokter Andi.
