Samarinda- Fraksi PAN–Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim yang diselenggarakan pada Senin, 4 Agustus 2025.
Laporan yang disampaikan memuat sebanyak 298 aspirasi masyarakat yang dihimpun dari 65 titik pertemuan di berbagai daerah pemilihan.
Dalam laporan tersebut, Fraksi PAN–Nasdem menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Permasalahan yang paling banyak diungkap masyarakat mencakup infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta isu keagamaan dan kesejahteraan sosial.
Juru bicara fraksi, Baharuddin Demu, menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan representasi langsung dari kebutuhan warga yang nyata dan mendesak.
“Kami telah turun langsung ke desa-desa, kelurahan, dan kecamatan. Sebanyak 298 usulan yang kami catat bukan sekadar angka, tapi suara nyata masyarakat yang menunggu kehadiran negara,” ujar Baharuddin saat membacakan laporan dalam forum paripurna.
Isu infrastruktur muncul sebagai kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Berbagai titik mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak, saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, serta belum tersedianya penerangan jalan umum.
Tidak sedikit pula permintaan pengadaan sumur bor dan akses air bersih, yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
“Kami banyak menerima permintaan pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sumur bor, dan lampu jalan. Ini adalah masalah dasar yang semestinya sudah ditangani sejak lama,” ucapnya.
Di sektor pendidikan, kebijakan zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru menjadi topik utama yang disuarakan masyarakat.
Baharuddin menuturkan, banyak orang tua merasa dirugikan akibat sistem zonasi yang dinilai tidak adil, terutama di kawasan padat penduduk dan pinggiran kota. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial dan tekanan psikologis terhadap siswa.
“Masyarakat meminta agar kebijakan zonasi ditinjau ulang karena memicu ketimpangan dan tekanan psikologis bagi anak-anak,” jelasnya.
Selain itu, fraksi juga menyoroti minimnya dukungan terhadap sekolah swasta, terutama dalam bentuk bantuan keuangan untuk pembiayaan uang pangkal dan operasional.
Persoalan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan pun tidak luput dari perhatian. Warga menyampaikan permintaan terkait pengadaan pupuk, bibit unggul, alat pertanian, hingga bantuan perahu dan mesin tempel untuk mendukung aktivitas nelayan di kawasan pesisir.
Menurut Baharuddin, jika kebutuhan ini terus diabaikan, maka akan semakin memperlebar jurang ketimpangan antara sektor produktif dan dukungan kebijakan.
“Banyak petani dan nelayan kita yang tidak bisa berkembang karena minim akses terhadap sarana produksi. Kalau tidak kita bantu, mereka akan terus tertinggal,” ujarnya menambahkan.
Isu keagamaan dan sosial kemasyarakatan juga muncul sebagai bagian penting dari aspirasi warga. Permintaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah ibadah, seperti masjid, mushola, dan gereja, hingga bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan rukun kematian, turut menghiasi catatan reses Fraksi PAN–Nasdem.
“Permintaan untuk bantuan rumah ibadah sangat tinggi. Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi juga tentang menjaga harmoni dan identitas komunitas,” kata Baharuddin.
Fraksi PAN-Nasdem menekankan bahwa seluruh hasil reses ini semestinya menjadi dasar penyusunan kebijakan publik dan perencanaan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar tidak menempatkan hasil reses sebagai rutinitas belaka, melainkan sebagai dokumen strategis yang wajib ditindaklanjuti secara konkret.
“Jangan biarkan suara rakyat ini tenggelam dalam tumpukan kertas. Pemerintah perlu membuat program-program yang konkret sebagai jawaban dari aspirasi yang kami serap,” tegas Baharuddin.
